Bojonegoro, intip.info - Kecemasan menyelimuti warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Mereka yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Bendungan Karang Nongko mendesak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab) untuk segera mencairkan uang ganti rugi atas lahan mereka.
Mediasi di Kantor Desa Ngelo:
Pada Senin, 5 Mei 2024, Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama jajaran Pemkab menghadiri mediasi dengan warga di halaman Kantor Desa Ngelo. Mediasi ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.
Warga Tuntut Kejelasan:
Warga yang terdampak pembangunan bendungan, yang lahannya mencapai 588 hektare, mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diminta Pemkab Bojonegoro. Mereka berharap proses pencairan ganti rugi dapat segera direalisasikan.
Pemkab Janji Segera Tuntaskan:
Menanggapi tuntutan warga, Wakil Bupati Nurul Azizah menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro terus mengupayakan agar proses ganti rugi berjalan sesuai harapan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa proses ini harus mengikuti mekanisme dan regulasi dari pemerintah pusat.
"Kami dari Pemkab Bojonegoro terus melakukan koordinasi dan dorongan agar proses ini segera tuntas, namun semuanya tetap harus mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Saat ini masih dalam tahap proses," tegas Nurul Azizah saat diwawancarai awak media.
Harapan Warga:
Kehadiran Wakil Bupati dan tim dari Pemkab Bojonegoro disambut baik oleh warga. Mereka berharap komunikasi dan transparansi dari pemerintah dapat terus terjaga agar proses ganti rugi berjalan adil dan cepat.
Proyek Nasional untuk Ketahanan Air:
Hingga berita ini diterbitkan, warga masih menunggu kepastian waktu pencairan dari pihak terkait. Proyek PSN Bendungan Karang Nongko sendiri merupakan salah satu proyek nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan air dan irigasi di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya.
(Red)