Jakarta, intip.info - 9 Oktober 2025 – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia kompak menyuarakan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026.
Para kepala daerah menilai, pemotongan TKD akan berdampak serius terhadap pembangunan dan pelayanan publik, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, serta pembayaran gaji pegawai negeri maupun PPPK.
Beberapa daerah melaporkan besaran pemangkasan yang cukup signifikan, berkisar antara 20–30 persen. Kondisi lebih ekstrem dilaporkan di Jawa Tengah, yang menyebut ada pos anggaran berkurang hingga 60–70 persen. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara mengalami penurunan alokasi anggaran dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp6,7 triliun, atau setara pemotongan hampir Rp3,3 triliun.
Menanggapi protes tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar para gubernur memahami konteks kebijakan pemerintah pusat. Ia menjelaskan, pemangkasan TKD dilakukan karena kondisi fiskal negara yang terbatas. Pemerintah pusat, kata Tito, perlu menjaga keseimbangan keuangan agar APBN tetap sehat dan terkendali.
“Masih banyak pemborosan dalam penggunaan anggaran di sejumlah daerah, misalnya biaya perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan fasilitas kantor yang terlalu besar. Kita harus memastikan uang rakyat digunakan sebaik mungkin, bukan hanya untuk hal-hal administratif, tapi untuk kepentingan masyarakat,” jelas Tito.
Meski begitu, Tito menegaskan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan para kepala daerah untuk mencari jalan tengah. Prinsip efisiensi dan akuntabilitas, menurutnya, akan tetap menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran.
Dengan demikian, meski protes keras muncul dari berbagai daerah, pemerintah pusat berharap kebijakan pemangkasan TKD dapat dipahami sebagai langkah strategis memperkuat keuangan negara sekaligus mendorong daerah lebih efisien dalam menggunakan anggaran.(red)